Tirah Wawas
Apprentice 1.0
September 2018, Parlemen Eropa memberikan suara untuk mendukung Direktif Hak Cipta. Sebuah undang-undang yang ditujukan untuk memperbarui hak cipta di era internet, tetapi para kritikus mengatakan hal tersebut akan secara fundamental memutus internet.
Seperti dilansir dari The Verga, negosiasi akan segera berakhir, Google telah mengeluarkan peringatan tentang dampak dari undang-undang hak cipta yang menampilkan format yang tidak biasa yaitu berupa halaman hasil pencarian kosong.
Lebih tepatnya adalah halaman hasil pencarian untuk berita akan menjadi kosong. Salah satu segmen yang paling kontroversial dari Direktif Hak Cipta adalah Pasal 11, yang memberi penerbit hak untuk meminta lisensi berbayar pada saat menggunakan potongan cerita mereka. Dari sudut pandang Google, itu hanya akan memberikan dua pilihan, mulai membayar lisensi atau tidak menampilkan cuplikan berita sama sekali.
Dalam uji coba yang dilakukan oleh Google, raksasa teknologi tersebut mendemonstrasikan seperti apa bentuk format tampilan hasil pencarian. Jika pengguna di Uni Erope mencari “berita terbaru,” mereka hanya akan melihat tautan ke situs media, waktu dan tanggal saja. Tidak ada ringkasan cerita, tidak ada berita utama atau gambar.
Dalam sebuah tulisan di blog yang diterbitkan Desember lalu, Wakil Presiden Google untuk Berita, Richard Gingras, menjelaskan posisi perusahaan dalam undang-undang hak cipta tersebut. Alasannya bahwa manfaat yang diberikannya seperti pembayaran lisensi ke kantor surat kabar akan condong ke penerbit yang lebih besar.
Dan bagaimana dengan Undang-Undang Direktif Hak Cipta itu sendiri? Seberapa dekat penyelesaiannya? Seperti yang sering terjadi dengan undang-undang di Uni Eropa, tidak ada jawaban yang jelas. Setelah Parlemen Eropa memberikan suara mendukung arahan September 2018, selanjutnya masuk ke proses yang dikenal sebagai ” trilogues” yang merupakan negosiasi tertutup antara Komisi Eropa, Dewan, dan Parlemen.
Melalui Trilogues ini para politisi Uni Eropa mendapatkan kesempatan untuk mengubah kata-kata dari Undang-Undang Directive Hak Cipta dan berpotensi menghilangkan beberapa bagian yang terlihat mempersulit.
Untuk melakukannya, perwakilan dari negara-negara yang membentuk lebih dari 36 persen populasi Uni Erope harus bersatu. Inilah sebabnya mengapa badan-badan seperti Electronic Frontier Foundation telah mendorong warga di negara-negara utama seperti Polandia dan Jerman untuk melobi perwakilan mereka.
Namun, negosiasi tersebut tidak bersifat publik, dan tidak mungkin dapat memprediksi perubahan apapun, jika ada, mungkin dilakukan perubahan. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan suara yang akan diadakan pada hari Jumat, 18 Januari, oleh Dewan Eropa.
Jika undang-undang ini disahkan, maka akan ada negosiasi akhir antara Parlemen Eropa dan Dewan pada tanggal 21 Januari, dan kemudian pemungutan suara terakhir sekitar bulan Maret2019. Setelah itu, negara-negara Uni Eropa harus mulai menerapkan Undang-Undang Arahan Hak Cipta ke dalam undang-undang nasional pada tahun 2021, dan hasil pencarian Google yang tautan saja bisa menjadi kenyataan.